Opini Indonesia Th II/edisi 049/7 Mei-13 Mei 2007
Banyak manuver atau tekanan politik yang dilakukan menjelang resufle kabinet. Minggu-minggu belakangan ini, banyak tekanan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik untuk mempengaruhi presiden SBY agar mengakomodasi kepentingan partai dalam komposisi kabinet.
Jadi, yang ramai dan sibuk adalah partai-partai. Ada ketua partai yang pagi-pagi sudah mengatakan kepada publik partai akan mendapat jatah tambahan dalam reshuffle kabibet nanti. Ada partai yang ngotot meminta pos-pos kementerian tertentu yang strategis, ada partai yang ngotot ingin mempertahankan posisi orangnya di cabinet meskipun kinerjanya dianggap tidak optimal.
Pada moment-momen menjelang reshuffle cabinet belakangan ini tampak interplay antar berbagai kekuatan politik untuk menekan SBY pada satu sisi, pada sisi lain juga, antar kekuatan politik sendiri sesungguhnya sedang bertarung antar mereka sendiri. Pada titik tertentu, juga ada pos kementrian yang sedang diincar ramai-ramai sebagaimana pada kasus kementrian BUMN.
Siapa yang berhasil menusukkan pengaruhnya ke dalam kebijakan presiden SBY nanti, semua akan terjawab dalam komposisi reshuffle cabinet nanti. Dalam tekanan yang bertubi-tubi itu, seperti biasa, SBY tampak gamang melihat tekanan yang demikian keras dan saling menusuk. Ancamannya jelas, jika kepentingan politik mereka tidak terakomodasi, maka ancaman penarikan dukungan di legislative akan dilakukan.
Ini agaknya yang ditakutkan oleh SBY. Kita pun mafhum, SBY dengan Partai Demokrat tidak kuat untuk sendirian mengusung agenda-agendanya di DPR. Lebih-lebih dengan sikap oposisi PDIP dan pada saat yang sama, menghadapi sikap politik Golkar di DPR yang selalu memberikan dukungan dengan catatan asal dikasih konpensasi politik.
****
Belum lama ini sejumlah pimpinan fraksi mengadakan pertemuan, yang konon untuk konsolidasi dan bertukar pikiran untuk mendukung pemerintah atas rencana "reshuffle" kabinet dalam waktu dekat.
Tampak di sini, kekuatan politik sedang ikut berbicara tentang komposisi cabinet. Adakah indikasi bahwa reshuffle nanti tidak semata-mata mengganti menteri yang kinerjanya buruk tetapi juga dalam rangka akomodasi politik. Sebelumnya juga, beberapa partai politik, seperti Golkar dan PD secara khusus melakukan rapat untuk membicarakan masalah reshuffle. Tampaknya, partai-partai memang sedang mengincar posisi dalam cabinet versi reshuffle nanti.
Pada saat yang sama, beberapa menteri yang kini menduduki pos penting sedang menghadapi tekanan public terkait dengan dirinya. Ada yang terkait dengan masalah etika jabatan dan ada yang soal kinerja. Suhu politik memang mulai meninggi sekarang dan arahnya sangat jelas kearah pergantian posisi seseorang dikabinet yang sekarang.
Pertanyaannya, adakah SBY akan terpengaruh dengan apa yang terjadi belakangan ini? Apakah SBY konsisten untuk mengganti menteri dalam rangka meningkatkan kinerja di tengah-tengah popularitas dirinya yang mulai menurun menjelang Pemilu 2009?
****
Secara normative, reshuffle Kabinet itu memang hak prerogative presiden. Presiden dengan bebas memilih anggota kabinetnya yang menurutnya mampu dan memiliki integritas moral dalam menjalankan amanatnya sebagai pembantu presiden.
Tetapi semua orang tahu, posisi politik itu sangat rentan jika tidak mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kita tentu masih ingat apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurahman Wahid, yang menggusur dan tidak menghiraukan aspirasi kekuatan politik yang meminta jatah kursi tetapi diabaikan begitu saja. Hasilnya, tidak lama kemudian muncuk gerakan untuk menjatuhkan dirinya dari tampuk kepemerintahannya.
Oleh karena itu, tidak masuk akal juga usulan beberapa kalangan yang mendesak agar dalam cabinet nanti diisi oleh kalangan professional yang memiliki kompeten dan integritas. Alasannya jelas, agar kabinet bebas dari kepentingan-kepentingan partai politik sekaligus tercipta clean and good governance. Selama ini kita tahu, banyak kasus korupsi yang terjadi di beberapa pos kementrian yang diindikasikan ada kaitannya dengan kepentingan partai politik.
Sekali lagi, usulan cabinet dari professional itu hanya mungkin bias dilakukan, jika dukungan politik SBY di legislative mayoritas. Barangkali melihat komposisi sebaran suara partai politik sekarang dan nanti, agaknya usulan itu sangat belum bisa direalisasikan.
Dapatkah SBY menyusun komposisi cabinet dalam reshuffle nanti orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas moral dan dukungan politik yang cukup kuat, ini yang sedang ditunggu-tunggu. Pada saat yang sama, juga sedang ditunggu dikap politik parpol yang tidak terakomodasi dalam cabinet yang tentu akan menjadi bandul penentu untuk memperkuat oposisi PDIP di legislative. Wait and see.
Ellyasa KH Darwis
Banyak manuver atau tekanan politik yang dilakukan menjelang resufle kabinet. Minggu-minggu belakangan ini, banyak tekanan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik untuk mempengaruhi presiden SBY agar mengakomodasi kepentingan partai dalam komposisi kabinet.
Jadi, yang ramai dan sibuk adalah partai-partai. Ada ketua partai yang pagi-pagi sudah mengatakan kepada publik partai akan mendapat jatah tambahan dalam reshuffle kabibet nanti. Ada partai yang ngotot meminta pos-pos kementerian tertentu yang strategis, ada partai yang ngotot ingin mempertahankan posisi orangnya di cabinet meskipun kinerjanya dianggap tidak optimal.
Pada moment-momen menjelang reshuffle cabinet belakangan ini tampak interplay antar berbagai kekuatan politik untuk menekan SBY pada satu sisi, pada sisi lain juga, antar kekuatan politik sendiri sesungguhnya sedang bertarung antar mereka sendiri. Pada titik tertentu, juga ada pos kementrian yang sedang diincar ramai-ramai sebagaimana pada kasus kementrian BUMN.
Siapa yang berhasil menusukkan pengaruhnya ke dalam kebijakan presiden SBY nanti, semua akan terjawab dalam komposisi reshuffle cabinet nanti. Dalam tekanan yang bertubi-tubi itu, seperti biasa, SBY tampak gamang melihat tekanan yang demikian keras dan saling menusuk. Ancamannya jelas, jika kepentingan politik mereka tidak terakomodasi, maka ancaman penarikan dukungan di legislative akan dilakukan.
Ini agaknya yang ditakutkan oleh SBY. Kita pun mafhum, SBY dengan Partai Demokrat tidak kuat untuk sendirian mengusung agenda-agendanya di DPR. Lebih-lebih dengan sikap oposisi PDIP dan pada saat yang sama, menghadapi sikap politik Golkar di DPR yang selalu memberikan dukungan dengan catatan asal dikasih konpensasi politik.
****
Belum lama ini sejumlah pimpinan fraksi mengadakan pertemuan, yang konon untuk konsolidasi dan bertukar pikiran untuk mendukung pemerintah atas rencana "reshuffle" kabinet dalam waktu dekat.
Tampak di sini, kekuatan politik sedang ikut berbicara tentang komposisi cabinet. Adakah indikasi bahwa reshuffle nanti tidak semata-mata mengganti menteri yang kinerjanya buruk tetapi juga dalam rangka akomodasi politik. Sebelumnya juga, beberapa partai politik, seperti Golkar dan PD secara khusus melakukan rapat untuk membicarakan masalah reshuffle. Tampaknya, partai-partai memang sedang mengincar posisi dalam cabinet versi reshuffle nanti.
Pada saat yang sama, beberapa menteri yang kini menduduki pos penting sedang menghadapi tekanan public terkait dengan dirinya. Ada yang terkait dengan masalah etika jabatan dan ada yang soal kinerja. Suhu politik memang mulai meninggi sekarang dan arahnya sangat jelas kearah pergantian posisi seseorang dikabinet yang sekarang.
Pertanyaannya, adakah SBY akan terpengaruh dengan apa yang terjadi belakangan ini? Apakah SBY konsisten untuk mengganti menteri dalam rangka meningkatkan kinerja di tengah-tengah popularitas dirinya yang mulai menurun menjelang Pemilu 2009?
****
Secara normative, reshuffle Kabinet itu memang hak prerogative presiden. Presiden dengan bebas memilih anggota kabinetnya yang menurutnya mampu dan memiliki integritas moral dalam menjalankan amanatnya sebagai pembantu presiden.
Tetapi semua orang tahu, posisi politik itu sangat rentan jika tidak mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kita tentu masih ingat apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurahman Wahid, yang menggusur dan tidak menghiraukan aspirasi kekuatan politik yang meminta jatah kursi tetapi diabaikan begitu saja. Hasilnya, tidak lama kemudian muncuk gerakan untuk menjatuhkan dirinya dari tampuk kepemerintahannya.
Oleh karena itu, tidak masuk akal juga usulan beberapa kalangan yang mendesak agar dalam cabinet nanti diisi oleh kalangan professional yang memiliki kompeten dan integritas. Alasannya jelas, agar kabinet bebas dari kepentingan-kepentingan partai politik sekaligus tercipta clean and good governance. Selama ini kita tahu, banyak kasus korupsi yang terjadi di beberapa pos kementrian yang diindikasikan ada kaitannya dengan kepentingan partai politik.
Sekali lagi, usulan cabinet dari professional itu hanya mungkin bias dilakukan, jika dukungan politik SBY di legislative mayoritas. Barangkali melihat komposisi sebaran suara partai politik sekarang dan nanti, agaknya usulan itu sangat belum bisa direalisasikan.
Dapatkah SBY menyusun komposisi cabinet dalam reshuffle nanti orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas moral dan dukungan politik yang cukup kuat, ini yang sedang ditunggu-tunggu. Pada saat yang sama, juga sedang ditunggu dikap politik parpol yang tidak terakomodasi dalam cabinet yang tentu akan menjadi bandul penentu untuk memperkuat oposisi PDIP di legislative. Wait and see.
Ellyasa KH Darwis
