Zaken Kabinet & Keresahan Partai Pengusung

DI KALANGAN partai politik pengusung koalisi SBY-Budiyono mulai ada keserahan. Sebuah hasil exit poll yang mengatakan bahwa peran partai pengusung sangat kecil kontribusinya, dan kemenangan SBY-Budiyono lebih ditentukan oleh figure pribadi SBY itu sendiri. Kalangan yang dekat dengan SBY pun belum lama ini mengatakan hal sama. Apakah dengan statemen seperti merupakan tengara bahwa SBY tidak akan memperhitungkan posisisi partai pengusung dalam pembagian kursi kabinet kelak, dan lebih banyak menempatkan kalangan professional dalam komposisi kabinetnya atau zaken cabinet? Dengan demikian ke depan, komposisi cabinet akan sedikit diisi oleh kalangan politisi dari partai pengusung sebaliknya, akan lebih banyak diisi oleh kalangan professional yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Bisa jadi oleh karena gelegat itu, partai yang bergabung dalam koalisi pengusung SBY-Budiyono belakangan ini pagi-pagi sudah mulai menyodorkan nama dan mengingatkan kontrak politik yang sebelumnya telah dibuat. Kalangan dekat SBY sendiri, menjawab tuntutan seperti sangat normative sebagai terlalu pagi karena proses PILPRES belum selesai. Alasan yang pamungkas yang mungkin akan dikemukakan nanti adalah soal cabinet adalah hak fereogative atau bukan system parlementer.

Dari awal memang, soal pembagian kursi kabinet tidak pernah dipublikasikan secara terbuka oleh masing-masing pasangan Capres dan Cawapres peserta PILPRES 2009. Bukan suatu yang mengejutkan memang, karena sejak era sebelumnya pun demikian. Dari sudut pemilih memang menjadi tidak jelas, bagaimanapun juga, figure Capres dan Cawapres bukan segalanya, akan lebih ditentukan oleh para pembantu-pembantunya dalam mengawal penerapan kebijakan dan prakteknya pada masa yang akan datang. Dari sudut pandang partai pengusung, memang menjadi mendebarkan. Lebih-lebih kontrak politik yang dilakukan itu tertutup dan juga rawan dan sangat mungkin untuk tidak dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu pula.

*****
ADALAH PKS, anggota peserta koalisi pengusung SBY-Budiyono yang paling awal menyodorkan nama-nama yang akan diusulkan masuk ke dalam barisan cabinet SBY-Budiyono Periode 2009-2014. Alasan yang dikemukakan ke public adalah, PKS hendak mengingatkan kontrak politik yang dibuat dengan SBY sebelum secara resmi menjadi pengusung.

Ekspresi PKS itu, bisa merupakan signal kepada SBY-Budiono bahwa ada kontrak politik yang ditandatangi kedua belah pihak terkait soal koalisi politik. Keberanian PKS itu, memang sempat mendapat cibiran di sana-sini, khusunya di jaringan sosial seperti Face Book. Saya sendiri, awalnya termasuk orang yang tak habis mengerti dengan langkah PKS yang menuntut jatah kursi pada saat proses PILPRES belum tuntas.

Belakangan baru menyadari, kesesahan itu tidak hanya pada PKS. Secara diam-diam anggota partai pengusungpun mengalami hal yang sama, hanya ekspresinya yang berbeda-beda. Jika PKS tegas atau terus terang, sementara yang lain dikemukakan secara halus.

Mengapa anggota koalisi perlu menuntut kepastian. Duagaan saya, terdapat beberapa hal yang jika ditelisik secara seksama bisa menjadi clausul. Pertama, hasil exit poll yang dikeluarkan sebuah lembaga survey yang mengatakan bahwa simpatisan koalisi tidak sepenuhnya menentukan pilihan kepada SBY-Budiyono pada PILPRES 8 Juli yang lalu. Jika benar temuan itu, artinya eksistensi partai politik sebagai mesing penggalang dukungan dipertanyakan kinerja dan efektifitasnya. Bagimanapun juga, hasil exit poll bisa sebagai alat audit untuk mengukur kemampuan partai politik menggerakkan simpatisannya untuk memilih calon yang diusung oleh partainya.

Kedua, kemenangan SBY-Budiyono, berdasarkan hasil survey juga ditengarai lebih karena figure SBY sendiri. Hasil temuan itu, tentu saja sangat tidak mengenakan posisi dan peran partai pengusung. Partai pengusung tidak lebih sebagai pelengkap belaka dalam pemenangan SBY-Budiyono. Jargon kematian partai politik kemudian dikemukakan sebagai tesis. Tak hanya, berdasarkan kemenangan SBY-Budiyono ini juga kemudian dianggap sebagai era berakhirnya primordialisme dalam politik di negeri ini. Tak urung, sinyalemen seperti itu secara tidak langsung menafikan posisi partai pendukung SBY-Budiyono yang sebagian besar memang masih mengandalkan basis primordialisme untuk menggalang dukungan. PKS (dengan islam kotanya), PAN (dengan kemuhamadiyahannya), PKB (dengan ke NU-annya), PPP (dengan Islam tradisionalnmya).

Ketiga, menilik pada penyusunan cabinet saat periode sebelumnya. SBY konon banyak mengabaikan rekomendasi resmi yang diusulkan oleh pengurus parpol terhadap nama-nama yang diajukan oleh partai pengusung. SBY mengambil orang lain dari partai yang sama untuk duduk di cabinet. Jika informasi ini benar adanya, keresahan yang dikemukakan oleh beberapa partai pengusung boleh jadi merupakan pertanda atau tuntutan agar SBY mengakomodasi nama yang resmi diusung oleh partai pengusung. Bagi partai politik jelas hal ini merupakan pertaruhan eksistensi diri dihadapan simpatisannya dan juga di jagat politik negeri ini.

Keempat, dibalik semua ini kekuatiran yang terbesar adalah kemungkinan SBY-Budiyono akan membentuk zaken kabinet. Kabinet yang akan datang akan lebih didominasi oleh kalangan professional yang ahli dalam bidangnya untuk memimpin sebuah depertemen. Pilihan ke arah itu bukan suatu yang tidak mungkin dilakukan sekarang ini. Apabila pada periode sebelumnya, meski terpilih sebagai mandatris tetapi dirinya tidak leluasa menentukan orang-orang yang tepat untuk di duduk di cabinet karena perolehan suara Partai Demokrat yang tidak terlalu signifikan. Konon JK sebagai wakil lebih dominan menentukan komposisi cabinet, khususnya untuk bidang yang strategis.

Pelajaran penting lainnya adalah, anggota koalisi periode yang lalu banyak yang main dua kaki. Pada saat menenentukan kebijakan yang kritis, banyak yang mencari aman dengan cara seolah-olah tidak menjadi bagian dari keputusan yang diambil oleh SBY. Sebaliknya, bila ada kebijakan yang popular ramai-ramai mengclaim menjadi bagiannya.


****
NAGA-NAGANYA, SBY memang tidak akan mengakomodasi terlalu banyak partai pengusung ke dalam komposisi kabinetnya pada periode yang akan datang. Kemenangan 60% pada PILPRES sekarang ini (lepas dari segala kontroversi yang mengiringi) serta kursi Partai Demokrat yang spektakuler, menjadi pemenang dan dari koalisinya mayoritas untuk mengawal kebijakan-kebijakan politik yang akan diambilnya kelak. SBY jelas sangat powerful dan cukup percaya diri. Belajar dari desakan beberapa partai koalisi yang keberatan saat menentukan Budiyono sebagai Cawapres, semua itu menunjukkan bahwa SBY cukup percaya diri. Kukuh pada kenyakinan politiknya dan tak terpengaruh oleh maneuver dan pressure yang diarahkan kepadanya.

Sangat mungkin kemudian, apabila dalam penyusunan komposisi cabinet akan sangat didominasi oleh kalangan professional untuk membentuk zaken kabinet. Sementara jatah untuk anggota koalisi akan dinberikan untuk posisi yang tidak terlalu strategis dan mengganggu arah serta kebijakan politik yang akan diimplementasikan. Sudah pasti yang akan dipilih adalah sosok yang loyal, tidak memiliki agenda politik yang terkait dengan kepentingan pragmatis partai politik tertentu.

Jika demikian adanya, maka bukan berarti SBY tidak akan menghadapi persoalan. Pelajaran penting dari mendiang mantan presiden Suharto adalah, ketika memilih para teknokrat untuk duduk sebagai bagian dari kabinetnya, secara politik memang aman. Teknokrat memang tidak terlalu berhubungan dengan kepentingan politik praksis, karena memang tidak memiliki basis pendukung yang jelas. Oleh karena itu menjadi leluasa untuk merumuskan dan menerjemahkan kebijakan politiknya sesuai dengan keahliannya. Kabinet memang menjadi sangat efektif, kompak dan selalu satu suara. Betul-betul menjadi pembantu presiden seperti yang diamanatkan dalam ketentuan UUD 45.

Akan tetapi, belajar pada mendiang mantan Presiden Suharto pula, teknorat ternyata merumuskan kebijakan secara liner sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimilikinya. Kekuaranggan adalah, menjadi asik dengan dirinya sendiri, menutup sama sekali partisipasi publik. Tidak hirau dengan masalah-masalah yang terjadi di akar rumput, ‘kekeh’ pada kenyakinan dan basis teori keilmuan yang dimilikinya. Kebenaran ilmiah digunakan untuk membaca kebenaran politik. Akibatnya, tidak mempunyai ‘hati’ dan melihat masalah-masalah sosial kemanusian yang diakibatkan oleh kebijakan yang diambil sebagai ekses sementara semata.

Satu kelemahan mendasar dari zaken cabinet adalah minimnya basis konstituensi. Kebijakan yang akan diambil berjarak dengan realitas atau aspirasi yang dikumandangkan oleh rakyat pemilih. Tidak ada ikatan yang kental dan kuat antara kebijakan yang diambil dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pemilih. Pada sisi lain, semua akan berlindung kepada SBY sendiri jika terjadi apa-apa pada kebijakan yang diambil. Salah-salah, atau jika tidak hati-hati, semua akan berlindung di balik SBY sendiri sebagaimana yang pernah terjadi pada era mendiang mantan presiden Suhartio.

Idealnya memang, komposisi cabinet mencerminkan paduan tiga hal. Pertama-tama soal kompetensi, tidak sembarang orang meskipun direkomendasi partai pengusung untuk duduk dalam cabinet. Kedua, memiliki basis konstituensi yang jelas. Dengan cara demikian, agar menghindarkan anggota cabinet untuk asik merumuskan kebijakan sendiri sesuai dengan disiplin atau keahlian yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah memiliki integritas moral politik yang jelas dan kuat. Ketiganya memang suatu yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Saling terkait dan mengunci satu sama lain.

Apabila tiga hal di atas diperhatikan, insya Allah, akan membantu SBY sendiri dalam menjalankan amanat sebagai mandataris pada periode kedua ini. Sekaligus bisa menutup titik lemah dari pasangan SBY-Budiono sendiri, yang oleh banyak kalangan, disebut sebagai kurang dalam sense of urgency dalam menyikapi masalah-masalah populis. Semoga!

Suraji dan PILPRES 2009

Saya dan Suraji tak saling kenal. Saya ‘mengenal ‘Suraji lewat sebuah media on line saat musim kampanye lalu. Ia sedang jualan ES di GBK Senayang dan kemudian ditanya wartawan. Sikapnya tentang PILPRES 2009, menarik saya. Ucapannya yang juga dijadikan judul berita, “siapapun presidennya saya tetap penjual es”. Bagi saya, Suraji boleh jadi merupakan representasi dari masyarakat kecil kebanyakan yang tidak menaruh harapan apapun terhadap proses politik yang sedang berjalan pada tataran elit. Siapapun presidennya, tak akan merubah dirinya.

Jika benar bacaan saya tentang Suraji, maka diam-diam ada yang tidak beres dalam proses politik yang tengah terjadi di negeri ini. Pertama, sebagaimana ditunjukkan sikap Suraji, tampak jelas bahwa selama proses kampanye para capres dan cawapres telah gagal membangun komunikasi politik dengan masyarakat kecil. Tawaran dan gagasan program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan, tidak mampu menggerakan orang semacam Suraji untuk tumbuh dan berkembang optimismenya pada saat terjadinya proses perubahan politik di level elit. Jargon ‘suaramu menentukan nasib bangsa’ tak mampu menggerakan dirinya. Profesi sebagai penjual es, di ibu kota pula yang sering menjadi sasaran penertiban trantib, tidak menjadi bagian dari proses politik.

Kedua, bisa jadi tawaran program yang masing-masing pasangan sangat abstrak tak mampu meresap dan menggerakan Suraji. Jika demikian persoalannya, jelas orang semacam Suraji memang tak tersentuh. Aspirasinya merasa tidak terwakilili, dengan demikian maka ia tidak merasa menjadi bagian dari proses politik Pemilihan Presiden. Bagi orang semacam Suraji, atau kalangan masyarakat kecil kebabanyak, tentu tidak membutuhkan dan tidak mau tahu soal visi misi, tak mau peduli soal strategi pembangunan, dan lain sebagainya. Baginya adalah yang penting ‘saya akan mendapatkan apa jika salah satu dari tiga pasangan itu yang terpilih”. Sayang, lagi-lagi harus disayangkan, pasangan Capres yang ikut kontestasi politik tampaknya tak pernah mendapatkan perhatian dan sentuhan.

Ketiga, narasi politik tampaknya tetap merupakan narasi elit. Persoalan akses kalangan terdekat di seputar masing-masing pasangan. Merekalah yang akan naik naun atau turun daun, sejalan dengan proses politik yang terjadi. Dengan demikian, sikap Suraji bisa dimaknai sebagai perlawanan, tak hirau dengan persoalan elit. Suatu sikap yang mungkin layak dibilang sebagai ‘saminisme’ politik. Bahasa lain mungkin sebagai apatisme politik. Sikap yang tentu saja tidak tumbuh dan berkembang dengan sendiri, tetapi sebagai refleksi pengalaman diri yang selama ini dikecewakan atau diabaikan aspirasi-aspirasi politiknya.


****
Kalangan ekonomi bawah, atau dalam bahasa yang lebih ideologis wong cilik,, kaum mustadafin. Dalam terminology yang lebih heroic dan sering digunakan rakyat. Memang sering menjadi jargon yang enak didengar dan siapapun pasti akan tergerak jika disentuh dengan sentiment ini. Rakyat merupakan jargon yang ideologis dan memang demikian seharusnya. Siapapun yang memimpin negeri, tak boleh melupakan rakyat. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei), do’a rakyat akan cepat diterima dibandingkan doa penguasa. Rakyat pula (yang miskin dan tertindas) akan lebih dahulu masuk syurga dibandingkan dengan orang kaya dan penguasa. Demikian juga politik, tujuan politik yang paling mulia adalah tak lain untuk mensejahterakan rakyat tanpa kecuali. Sila Kelima dalam Pancasila kita pun sangat indah dan luhur: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Dalam wacana dan praksis politik pun kata rakyat, wong cilik, kaum mustadafin sangat kental. Wajar jika para politisi, dari berbagai level, sangat membutuhkan dukungan rakyat. Kita pun menyaksikan, selama musim kampanye Pilpres 2009, setiap pasangan hampir berlomba-lomba merubut simpati rakyat dengan program-program jargon yang sangat memikat hati. Layaknya ratu adil saja, semua masalah seolah-olah akan bisa dituntaskan dengan cepat dan segera apabila terpilih menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Memukau memang. Lebih-lebih hampir setiap hari di mesia elektronik pikiran dijejali dengan iklan-iklan pencitraan, kesadaran kita sebagai rakyat sedang dicuci. Dijejali informasi yang sama memukai secara terus menerus tiada henti. Empati masyarakat terus disentuh dari sudut yang paling dalam secara lembut, empatinya digedor-gedor dan hasratnya untuk memilih terus dibarakan. Jaminan akan aman kehidupannya, juga terus disosialisasi.

“Siapapun presidennya saya tetap jualan es” seperti yang dikatakan Suraji merupakan jawaban dan sekaligus gambaran dari model komunikasi politik yang dikembangkan elit yang tidak nyambung dengan masyarakat kaum bawah. Elit politik mewacanakan narasi politiknya sendiri, sementara masyarakat juga asyik dengan narasi politiknya sendiri. Salah satu narasi politiknya, bisa jadi diekspresikan dengan cara tidak memberikan suara. Angka Golput, setelah Pemilu 1999 indikasinya terus meningkat dari Pemilu ke Pemilu. Pada PILPRES 2009 ini, tampaknya juga demikian, belum ada angka pasti memang. Akan tetapi mencermati beberapa TPS yang sepi, menggambarkan antusiasme masyarakat terhadap politik menurun tajam.

****
PILPRES 2009 dipastikan usai dengan satu putaran. Akan tetapi menurut saya ada ‘PR’ besar yang harus segera dituntaskan terkait sikap masyarakat. Ucapan Suraji harus direnungkan dalam-dalam. Ungkapan itu menggambarkan bahwa di kalangan masyarakat kecil, rakyat, kaum mustadafin sedang tumbuh dan berkembang bahwa politik dipersepsi sebagai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan diri sendiri sebagai rakyat. Politik tidak memiliki kaitan dengan nasib dan kehidupan masa depan yang lebih baik.

Bisa jadi sikap Suraji itu mewakili pandangan yang paling banal dalam politik. Politik itu persoalan siapa mendapatkan apa. Bisa jadi, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa yang mendapatkan apa-apa itu hanya lingkaran elit belaka, sementara rakyat seperti dirinya hanya diambil legitimasinya belaka. Suaranya diberikan saat Pemilu, setelah itu dilupakan sama sekali aspirasi politiknya.

Sebagai pihak yang tidak punya interest langsung terhadap siapapun yang jadi dalam PILPRES 2009 ini, kecuali kepentingan yang lebih substansial, pasangan SBY-Budiono memiliki tugas yang berat dan tidak mudah. Pertama-tama, mengembalikan apatisme politik masyarakat yang mulai meningkat sebagai implikasi dari menumpuknya kekecewaan politik terhadap elit politik selama ini. Kedua, saya kira pasangan SBY-Budiono harus meningkatkan sense of urgency-nya yang selama ini dianggap sebagai titik lemah dalam kepempimpinannya. Hal-hal yang menyangkut nasib orang kecil harus segera diselesaikan secara cepat dan integratif. Ketiga, kesan tebang pilih dalam memberantas KKN harus dihilangkan. Elit politik atau pejabat public yang terindikasi KKN harus diselesaikan secara serius. Ketidakpercayaan politik masyarakat, berdasarkan survey Transparansi Internasional Indonesia, selama ini karena persepsi masyaraklat terhadap lembaga politik masih tinggi. Wajar kemudian apabila membuat modal sosial demokrasi masyarakat menjadi rendah. Saya kira di tangan anda, SBY-Budioyono, yang terpilih secara mutlak dalam satu putaran untuk membuat orang semacam Suraji (dan kawan-kawanya) untuk tumbuh dan berkembang harapan politiknya. Tugas yang tak mudah memang tetapi saya nyakin pasti bisa. Lanjutkan,., [*]

Bertarung Di Ruang Publik, Dari Simbol Sampai Jargon

Ada dua aktivitas yang jarang saya lalukan. Yaitu ke luar rumah dan nonton TV. Dengan alasan yang berbeda-beda tentunya., jarang ke luar memang karena tak aktivitas yang dilakukan di luar. Tidak nonton TV karena memang tidak suka acaranya, kecuali acara F1 dan Moto GP. Wajar kemudian apabila saya sangat ketinggalan dalam penggunaan media sebagai wahana untuk pencitraan para Capres dan Cawapres. Demikian juga jarang keluar rumah, membuat saya minim informasi apa yang terjadi di jalan.

Hari Selasa kemarin saya ke Jakarta. Saya baru sadar kalau banner, baligo dan spanduk mulai bertebaran. Tampak pula, secara halus mulai saling serang. Sebagai pihak yang bertahan SBY-Budiyono masih belum tampak menyerang. Sementara JK-Win, mulai menyerang secara halus. Banner SBY-Budiyono “Terus Berjuang Untuk Rakyat: Lanjutkan” misalnya, dijawab relawan-relawan JK-Win dengan begini “JK-Win: Yang Berani dan Tegas Yang Berhak Melanjutkan”. Hal yang sama Iklan Keberhasilan Swasembada Beras yang kemudian melalui iklan di TV mulai direbut orbitnya oleh JK. Hal yang sama juga Kebijakan Soal BLT, dan Konpensasi Minyak Tanah. Dalam satu acaradi TV JK dengan lantang membeberkan perannya. Bahasanya meledek “Kalau Ada Keputusan Wapres, pasti nama saya tercantum di situ”.

Tampak sekarang yang sedang head to head itu SBY-Budiyono vs JK-Win dalam bermain di ranah ruah public dengan memainkan tanda dan icon politik. Sementara pasangan Mega-Prabowo, masih belum terlalu menyerang SBY-Budiono. Mungkin sedang menunggu momen yang tepat untuk melakukan hal yang sama.

Kemudian saya bertanya. Jika ditanyakan siapa yang paling kerja keras dalam PILPRES sekarang ini? Salah satunya pastilah tim pencitraan. Tim inilah yang merumuskan berbagai hal. Mempertimbangkan dan mengcreate segala aktivitas pasangan Capres dan Cawapres berdasarkan konsep dan rasionalitas tertentu. Pencitraan belangan ini menjadi suatu yang penting dalam kancah politik di negeri ini. Berbagai skeneria penampilan rumuskan agar pasangan capres dan cawapres menjadi sosok yang menjelma sebagai yang paling dikehendaki oleh pemilih.

Bagaimana mengeksploitasi habis-habisan seluruh keunggulan dan bagaimana menutup rapat-rapat berbagai kelemahan yang melekat, menjadi kerja utama dari tim ini. Memang dalam kadar serta intensitas tertentu, memang ‘menipu’. Kesadaran massa digiring sedemikian rupa sehingga semua tampak menjadi putih dan mempesona. Penuh busa-busa memang kadang-kadang, tetapi itulah hiperrealitas yang sedang dibangun.

Beberapa minggu ini, kita sedang disodori itu sebagai menu harian. Baik di jalan-jalan melalui banner dan balighio, maupun saat kita sedang menonton TV, media massa, maupun media on line. Tak kalah serunya juga pencitraan yang dilakukan secara under ground. Berkembang dari mulut ke mulut kapanpun dan di manapun. Pasangan Capres dan Cawapres, tengah masuk ke dalam otak kita tanpa disadari. Menyusup dalam regala relung dan renuh kesadaran. Tanpa sadar kita bisa terbuai, bagaimana tidak semua menampilkan dirinya sebagai sosok yang ramah, santun, jujur, dermawan, manusiawi, pahlawan, religius, serta berbagai atribut kebaikan lainnya, Inilah satu yang sedang kita hadapi sekarang. Meski pun kita sadar bahwa apa yang ditampilkan itu belum tentu "realitas politik" nyata, Atau bisa jadi Cuma simulasi yang berbeda dengan politik di ruang nyata.

Inilah era politik media. Siapa yang memiliki media, atau memiliki kemampuan untuk memanfaatkan media akan merasuk ke dalam sukma pemilih. Satu era dimana tanda, citra, dan tontonan memang memainkan peranan penting dalam menentukan sebuah pilihan, preferensi, dan keputusan politik. Bahayanya memang jika berlebihan aka nada resistensi. Pencitraan yang dilakukan secara kasar, menyerang secara vulgar terhadap competitor akan membuat yang bersangkutan ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, memang pencitraan tetap harus berpijak pada dunia nyata, khususnya terkait dengan kompetensi, kecakapan, dan keterampilan politik elite yang bersangkutan.

Terlalu berlebihan menonjolkan diri, juga tidak baik. Akan dianggap sebagai keponggahan. Dan salah-salah bukannya simpati yang didapat tetapi bisa dianggap sebagai berlebihan yang bisa dianggap juga sebagai menipu masyarakat. Pastilah masyarakat jeli, matang dan oleh karena itu, kesesuaian antara citra politik dengan realitas politik yang dialami oleh politisi dalam kehidupan nyata.

Masing-masing pasangan Capres dan Cawapres, kini tentu sedang mengeksploitasi ruang publik dengan tanda atau simbol yang paling efektif untuk menaikkan citra mereka di depan rakyat Indonesia. Kita bisa melihat dari pilihan tempat deklarasi. Tempat yang dipilih pun dengan sendirinya sudah mencerminkan kedigdayaan kepemimpinan mereka. Termasuk di sini pemakaian simbol-simbol penggunaan gedung mewah Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Tugu Proklamasi, dan tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang.

Pemlihan tempat itu jelas mencerminkan symbol atau bagian persaingan politik yang mereka gelorakan. Masing-masing pasangan tentu menyadari persaingan politik bukanlah sekadar rebutan massa, tetapi juga menggunakan ruang publik tempat segala simbol memiliki peran sangat penting.

Pendeklarasian pencalonan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di Bantar Gebang. Ini bukan hanya merupakan pesta politik biasa, tetapi telah menjadi peristiwa yang dramatis dan puitis. Mega dan Prabowo tidak perlu ngomong pun, pesan-pesan mereka sudah sampai, yakni keduanya ingin menjadikan wong cilik sebagai konstituen.

Sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono saat mendeklarasikan pencalonan di tempat mewah dengan setting dan bentuk upacara gegap gempita menyerupai pencalonan Obama, orang juga segera dibaca banyak kalangan alur ideologinya.

Pilihan Tugu Proklamasi oleh Jusuf Kalla-Wiranto. Mengungkapkan pesan ideologis bahwa ditempat inilah proklamasi kemerdekaan diucapkan. Lebih-lebih dikaitkan dengan idiom mereka untuk Indonesia yang mandiri. Jelas, pilihan itu suatu yang simbolik. Pemilihan Tugu Proklamasi pastilah ada maksud, bisa jadi dikaitkan dengan idiom nya untuk kemandirian Indonesia.

Catatan ini pastilah sangat elementer l dan dangkal. Maklum ditulis orang rumahan yang tak suka acara TV apalagi ngerumpi ke luar rumah.