Menyeru Agar Konsisten

Presiden Susilo Banbang Yudhoyono, dalam Sidang Kabinet diperluas di Gedung Sekretariat Negara, mengingatkan agar semua pembantunya meski di tengah-tengah kegiatan politik menjelang Pemilu 2009, untuk konsisten melaksanakan tugas dan sepenuhnya menjalankan program pemerintah yang sudah ditetapkan tahun 2008-2009. Para menteri dan pejabat pemerintah bekerja lebih giat lagi, terfokus, intensif mengemban tugas, juga responsif terhadap dinamika perkembangan yang muncul dalam masyarakat. Semua program kerja kabinet, agar betul-betul bisa disukseskan.

Seperti sudah diprediksi banyak pengamat, menjelang Pemilu 2009 para menteri yang berasal dari Partai Politik, akan sibuk dengan urusan partai politiknya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan para pengamat. Pertama, landasan KIB tidak kuat. Format koalisi dibangun semata-mata hanya kepentingan pragmatis, sesaat dan tidak diberangi dengan persamaan platform dan visi yang sama. Tidak ada kontrak politik yang dibuat secara tertulis, oleh katena itu sangat lentur. Perjalanan selama ini menunjukkan partai-partai pengusung KIB sikap politiknya mengikuti arah angin. Kadang mendukung, kadang menolak.

Kedua, sampai saat ini, tidak ada etika pemerintahan yang menegaskan bahwa ketua partai politik yang duduk di kabinet harus mundur. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi selama ini, menjelang Pemilu pada saat suhu politik meninggi, semua elemen partai politik tampil ke depan dan mencitrakan diri sebagai pembela kepentingan rakyat pemilih. Tujuannya jelas, agar bisa meraup dukungan suara dalam Pemilu.

Ketiga, dalam aturan kampanye pejabat untuk berkampanye, tidak dibuat peraturan yang tegas. Ini yang kelak akan mendorong anggota Kabinet dalam dilemma, loyal kepada kabinet atau loyak terhadap partai politiknya. Kendaraan yang nota bene-nya telah mengantarkan kepada posisi sekarang. Adanya ketentuan cuti longgar bagi pejabat negara, memberi peluang besar kepada para anggota kabinet yang berasal dari partai untuk sibuk menggalang dukungan untuk partai dan melupakan posisi, peran, tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota kabinet.
***

Sebagai bagian dari partai politik, memang menjadi kewajiban untuk membesar partai politiknya dalam Pemilu 2009. Melakukan aktualisasi diri untuk menggalang dukungan, jelas merupakan hak politik siapapun. Hak yang melekat dan tidak bisa dilarang. Pengalaman selama ini, tunjuk saja pada era presien Habibie, beberapa menteri memilih mundur dari jabatannya semata-mata untuk kepentingan partai politiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang mundur dari kabinet presiden Megawati Sukarnoputri. Langkah memilih mudur, jelas tidak akan mengganggu kinerja kabinet. Itupun harus dilakukan jauh-jauh hari. Apa yang terjadi pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, beberapa menteri mengundurkan diri tiga bulan menjelang PILPRES 2004. Ketika itu, Kabinet Gotong Royong praktis tidak berjalan efektif di akhir pemerintahan Mega. Pertanyaannya, apakah sekarang ini akan ada anggota kabinet yang mundur menjelang Pemilu 2009? Sampai saat ini memang belum ada gelagat yang bisa dijadikan tengara.

Pada KIB pun sudah bisa dibayangkan. Akan terjadi konflik kepentingan di internal pemerintahan bakal mengemuka dan sulit dibendung. Peta dukungan politik pun mencair. Bukan tak mungkin, beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pun akan mundur, entah karena akan maju dalam pencalonan sebagai calon presiden tahun berikutnya, seperti yang dilakukan Yudhoyono-Kalla di era Megawati Soekarnoputri, atau karena ingin mendukung calon lain.

Dalam konteks perbaikan kinerja kabinet, sesungguhnya sisa waktu kerja yang ada ini, tak mudah bagi pemerintah untuk memperbaiki situasi dan kondisi sekarang.

Mempertahankan keadaan yang ada, bisa jadi bakal merupakan sebuah prestasi yang harus dihargai di akhir tahun 2008 nanti. Itulah sebabnya berbagai catatan akhir tahun berbagai elemen masyarakat mengatakan pesimistis terhadap kinerja pemerintah tahun 2008 ini. Pendek kata, sepanjang tahun 2008 sampai tahun 2009, memang bukan momentum yang baik baik pemerintahan SBY-JK untuk meningkatkan kinerja kabinetnya. Momentum emas untuk mengkonsolidasi dan meningkatkan kinerja kabinet, telah berakhir.

Banyak kalangan yang memprediksi. Perjalanan kabinet ke depan, akan mengalami perubahan-perubahan peta dukungan. Di kabinet ada beberapa ketua umum partai politik dan beberapa lagi kader partai. Pasti mereka akan berjuang untuk partainya untuk Pemilu 2009. Konsolidasi di kabinet itu bakal tak solid lagi. Semua partai tentu ingin jadi pemenang di Pemilu 2009 dan menempatkan kadernya sebagai penguasa.

Situasi paling krucial, dan mungkin pada posisi titik yang paling stagnan barangkali akan terjadi saat pemilihan presiden. Peta kekuatan dukungan terhadap calon presiden, pasti akan mempengaruhi dukungan dan kinerja terhadap KIB. Perbedaan dukungan terhadap calon presiden 2009-2014, pasti akan mempengaruhi soliditas internal pemerintah.

Jelas masing-masing partai politik yang kini duduk dalam kabinet memiliki skenerio politik terkait dengan hubungannya dengan sikap politik menjelang PILPRES 2009. Beberapa partai politik yang kadernya duduk dalam KIB, PAN dan PKB, pagi-pagi sudah mengatakan kinerja KIB tidak memuaskan. Hanya karena untuk kedewasaan berpolitik dan berdemokrasilah duet Yudhoyono-Kalla harus dipertahankan sampai 2009.
---

Momentum emas KIB mungkin telah berakhir. Agak sulit merealisasi keinginan presiden SBY sebagaimana dikemukakan dalam Rapat Paripurna Kabinet yang diperluas. Semua partai, termasuk partai politik yang diakomodasi dalam KIB, tentu kini sudah memiliki skenerio dan agenda-agenda politik sendiri.

Pada akhir masa jabatan KIB, posisi menteri tentu sudah tidak memiliki arti dan posisi strategis lagi. Lebih-lebih bagi partai politik yang memiliki basis suara yang besar, pasti akan lebih konstentrasi untuk kepentingan Pemilu berikutnya dibandingkan dengan era sekarang. Pelajaran penting, lagi-lagi bisa ditarik pada pemerintahan Presiden Megawati. Para menteri yang memiliki basis suara yang besar, tidak dicopot pun para Menteri yang memiliki partai besar pasti akan keluar. Tidak dicopot justru menguntungkan, karena bisa memanfaatkan posisi untuk menantang presidennya. Suatu yang tidak lazim terjadi dalam sistem kabinet presidentil.

Sementara bagi SBY sendiri, inilah era pertaruhan masa depan politiknya. Jika pada akhir-akhir jabatannya berhasil meningkatkan kinerja pemerintahannya, tentu akan menjadi credit point sendiri sebagai modal untuk melenggang ke PILPRES berikutnya. Yang jelas, masa keemasan telah berakhir. Kabinet tentu tidak akan efektif berjalan karena menteri-menteri yang berasal dari partai politik akan berjuang untuk kepentinngan dan membesarkan dukungan partai politiknya.

Jadi memang sama-sama ’berjuang’ untuk kepentingan masa depan politiknya masing-masing. SBY berjuang meningkatkan kinerja kabinet untuk kepentingan PILPRES, sementara menteri-menteri yang berasal dari Parpol berjuang untuk masa depan partainya.

Di Simpang Jalan

Tiba-tiba saja orang nomor satu negeri ini bersuara ke public agar para pembantunya, utamanya yang berasal dari partai politik, untuk menjada proporsi kerja. Kerja mengurusi pemerintahan dan kerja mengurusi partai politik. Siapa yang disodok dari pernyataan itu? Tidak jelas benar siapa sebenarnya yang menjadi sasaran bidik dari pernyataan terbuka itu.

Statemen itu tentu saja mengagetkan banyak pihak. Apa perlunya masalah konsolidasi dan kinerja kabinetnya dibawa-bawa ke ruang publik. Jelas dalam system presidential yang kita anut sekarang, presiden memiliki hak prerogative untuk mengganti atau mempertahankan posisi dalam kabinet. Statusnya anggota kabinet, menteri, adalah pembantu presiden. Ia bertanggung jawab dan menjadi alat atau mesin pengawal kebijakan-kebijakan politik presiden.

Pertanyaanya apa makna tersembunyi dibalik statemen terbuka itu? Mengapa presiden SBY tidak menegur dan menyampaikan keinginannya secara vis a vis dengan pembantunya itu? Adakah ini pertanda bahwa pemegang hak perogrative tertinggi di negeri ini sudah kehilangan kendali atas pembantu pembantunya sehingga ia membawa masalah ‘rumah tangga’ ini ke ruang publik? Adakah ini bagian dari strategi politik untuk menimpakan kinerja kabinetnya yang oleh banyak pihak disebut sebagai tidak optimal, tidak memenuhi harapan atau secara keseluruhan kurang mampu memenuhi harapan-harapan masyarakat yang cukup besar menjelang PILPRES yang lalu?

****

Tentu banyak pertanyaan, banyak teka-teki dan mengundang segudang interpretasi pula. Paling tidak ada tiga hal yang segera tergambar dibalik statemen itu. Pertama, dibalik statemen itu menunjukkan bahwa kepentingan partai politik sangat dominan dalam gerak langkah pembantu SBY yang berasal dari partai politik. Pada moment-moment menjelang Pemilu, sudah bisa dipastikan bahwa para pembantunya yang berasal dari unsure partai politik akan lebih mementingkan konsolidasi dan mengoptimalisasi partai politiknya dibandingkan dengan tanggung jawabnya di kabinet. Jabatan dan tanggungjawab sebagai menteri menjadi urusan nomor dua. Dan yang lebih penting adalah urusan rumah tangga politiknya. Jika hal ini terjadi, maka dengan sendirinya, akan berpengaruh terhadap kinerja kabibet sementara pada sisi lain, jelas SBY ingin maju lagi dalam kontestasi politik di PILPRESS 2009.

Di sini memang menjadi tampak tarikan-tarikan kepentingan ke dua belas pihak. Presiden ingin mempertahankan kinerja untuk kepentingan kesuksesan dirinya sebagai modal politik selanjutnya, sementara para menteri yang berasal dari partai politik, juga memiliki pekerjaan rumah sendiri. Mengurusi kendaraan politik yang selama ini telah menjadi modal dan kendaraan untuk menduduki jabatan dalam kabinet.

Kedua, langkah presiden memperingatkan para pembantunya ke publik itu bisa dipandang juga sebagai bagian dari PR. Tampaknya, langkah itu merupakan salah satu cara agar masyarakat memberi permakluman apabila kinerja kabinet tidak optimal, salah satu jurus yang akan dipakai untuk menangkisnya adalah masalah masalah pembantu-pembantunya yang lebih mementingkan partai politiknya. Jika jurus ini yang akan dipakai kelak, tentu tidak akan efektif sebab bagaimanapun juga system yang berlaku di negeri ini adalah system presidential.

Mudah ditebak arah dari formulasi ini. Presiden tampaknya ingin meminta permakluman dari rakyat, dengan harapan rakyat akan memberi sangsi terhadap para pembantunya yang berasal dari partai politik itu. Pertanyaannya, jika itu yang dituju, apakah dengan sendirinya masyarakat akan memaklumi dan kemudian memberi sangsi? Jawabnya bisa ya dan bisa tidak.

Ketiga, statemen ke publik itu juga bisa dimaknai sebagai peringatan pertama kepada para pembantunya yang dari unsure partai politik. Itu sebabnya presiden SBY menyampaikannya tidak langsung kepada pihak yang dimaksud, akan tetapi langsung kepada publik. Ini tentu saja salah satu gaya politik yang lain dari presiden SBY. Dibalik pesan itu sangat jelas, ia secara lembut sedang mengkomunikasikan kepada publik bahwa system di negeri ini adalah system presidential. Oleh karenannya, statemen agar para pembanunya menjaga konsentrasi, intensitas dan prioritas kerja merupakan isyarakat. Pertanda atau sinyal agar para pembantunya proporsional menbagi perhatian. Jika tidak, maka dipersilahkan memilih. Pesannya jelas tampaknya, jangan membagi konsentrasi secara tidak adil, tetap di kabinet dengan satu catatan atau mundur agar lebih optimal melakukan konsolidasi partai politiknya.

Apakah dengan demikian akan ada peringatan berikutnya? Jawabnya belum tentu. Kalkulasi politik menunjukkan apabila ada langkah tegas yang dilakukan oleh presiden SBY terhadap para pembantunnya, khususnya yang berasal dari Partai Politik, maka akan mengundang instabilitas politik bagi kabinetnya. Tekanan-tekanan dari partai politik pasti akan meningkat, dan sudah barang pasti akan mempengaruhi dan mengurasi modal politik yang sedang dibangun untuk melenggang dalam kontestasi politik berikutnya, pada PILPRES 2009.

*****

Jadi paling mudah membaca dan menafsir dari statemen itu adalah melalui sudut moral dan etika politik. Presiden SBY tampaknya sedang memainkan strategi politik yang paling aman dan (mungkin) paling nyaman. Menyeru agar etika politik yang harus dipegang oleh para pembantunya. Sebagai fungsionaris partai, tidaklah mungkin bagi pembantu presiden untuk tidak ikut memikirkan dan mengurus partainya masing-masing. Akan tetapi, urusan negara tetap harus di nomor satukan.
Dengan demikian, jika kinerja kelak disorot, soal etika politik akan bisa menjadi penjelasan sebagaimana yang pernah dipakai oleh mantan Presiden Megawati. Kegalalan masa pemerintahnya karena adanya loyalitas yang timpang, sebagaian para pembantunya lebih berat mengurusi kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan menjalankan fungsi dan perannya sebagai menteri. Issue sentralnya sama, soal etika politik. Adanya loyalitas ganda tetapi timpang. Issue ini, toh tetap saja tidak bisa menyelematkan dan bisa dikatakan tidak ngangkat dan ‘nendang’.

Menjelang Pemilu, tampaknya Presiden SBY sebagai pemegang hak perogrative sedang di simpang jalan. Persimpangan pertama mengarah kepada terciptanya stablitas politik di parlemen, akan tetapi para pembangunya yang berasal dari partai politik, akan njomplang loyalitasnya. Lebih banyak mengurusi partai politiknya. Persimpangan berikutnya adalah, intensive melakukan komunikasi politik dengan masyarakat, dengan memainkan issue moral, issue etika politik terhadap pembantu-pembantunya yang dari Partai Politik. Harapannya masyarakat akan merespon, kemudian memberi tekanan politik kepada yang bersangkutan. Finalnya, anggota kabinet dari unsure Partai Politik akan tetap dalam orbit politik presiden atau memilih secara kesatria mundur sebagai bentuk tanggungjawabnya.

Jadi kini memang secara politik presiden SBY tengah berada di simpang jalan. Tentu saja secara pribadi saya berharap masih ada jalan lain, ada simpang jalan yang lebih tegas dan meneguhkan posisinya sebagai pemegang hak perogrative. Konsolidasikan anggota kabinet yang dari partai politik, dan tegaskan dan kukuhkan kontrak politik baru sesuai prinsip-prinsip etika politik. Hanya saja memang tidak mudah dan gampang.

Kritis Tak Untuk Menjatuhkan

Oleh Ellyasa KH Darwis (Opindo, edisi 24, 9-15 oktober.2006)

ADALAH Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, belum lama ini secara lantang menyatakan bahwa partainya akan tetap kritis, namun demikian sikap tersebut tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintah. Sikap Golkar terhadap pemerintah tidak berubah dengan tetap memberikan dukungan, namun sokongan tersebut tetap akan diberikan dalam bentuk lebih kritis. Partai Golkar mendukung pemerintah tetapi tidak menutup mata atas kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu Golkar akan tetap kritis menyikapi kebijakan pemerintah tersebut.

Dibalik sikap kritis itu, tandasnya, tidak ada agenda tersembunyi dari sikap kritis yang ditunjukkan Golkar. Sikap kritis itu juga tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan. Dengan sikap kritis, obyektif, dan profesional. Kritik-kritik yang disampaikan diharapkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Dia mencontohkan sikap kritis itu antara lain disampaikan ketika menanggapi laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan BPK dalam posisi "disclaimer". Dia menambahkan, laporan keuangan tersebut ironis karena menteri keuangannya baru saja memperoleh predikat terbaik di Asia

Jauh-jauh hari sebelumnya, Partai Golkar, pernah menyatakan, akan meninjau ulang posisinya sebagai partai pendukung pemerintah setelah menilai kinerja pemerintahan dan kabinetnya ternyata selama ini kurang memuaskan. Alasannya, tak lain kinerja pemerintahan dan kabinet akhir-akhir ini, ada wacana kemungkinan Golkar mengevaluasi dukungan politik kepada pemerintah.
****

Meskipun demikian. seberapa pun besar kekecewaan Golkar kepada pemerintahan, sikap partai berlambang beringin itu tidak akan seperti PDIP yang mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah. Bisa dipahami, bagaimanapun kini Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PG juga menjabat wakil presiden yang ikut mengendalikan jalannya pemerintahan. Harus diakui, sejauh yang terjadi selama ini, Golkar telah banyak berperan sebagai bumper pemerintahan atas sejumlah kebijakannya yang tidak populis, seperti kenaikkan harga BBM atau impor beras. Di sini Partai Golkat pun merasa Golkar hanya difungsikan ibarat barisan pemadam kebakaran.

Adalah hal yang aneh tentunya, jika Partai Golkar kritis terhadap pemerintahan SBY. Bagaimanapun, dengan sendirinya Partai Golkar sudag menjadi partai pemerintah. Dan harusnya ini menjadi kesadaran semua kalangan di tubuh partai Golkar. Pikiran seperti itu, merupakan nalar yang anomali politik. Bagaimana tidak, Partai Golkar dengan Ketua Umumnya menjadi Wapres, jika Partainya beroposisi terhadap pemerintah, tentu dia dapat diartikan akan beroposisi terhadap dirinya sendiri karena jabatannya dalam pemerintahan. Demikian juga jika tetap berada dalam pemerintahan, akan repot dalam menetapkan sikap politiknya sebagai pimpinan puncak Partai Golkar. Kerepotan ini tampak dalam pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Sedari awal, sejak awal hubungan Golkar dengan pemerintah adalah hubungan kritis, obyektif, dan proporsional. Oleh karena itu Golkar sulit untuk beroposisi dengan pemerintah karena Golkar mendukung apa pun yang bersifat pembangunan.


Di sini, tampak apa yang dikatakan banyak kalangan bahwa bagaimanapun juga Golkar tidak memiliki pengalaman sebagai partai oposisi. Maindset yang berkembang adalah maindset penguasa. Pandangan ini tampak dominan dalam pandangan dan sikap politik Yusuf Kalla itu sendiri.

Tampaknya, Partai Golkar memang sedang bertaruh pada masa depannya. Untuk menyongsong Pemilu mendatang, paling tidak banyak pekerjaan berat yang harus dilakukan sekarang ini. Pertama-tama, identifikasi partai Golkar sebagai partai pemerintah, tentu saja akan sangat terkait dan terkena imbas oleh kebijakan-kebijakan yang tidak populis pada pemerintahan sekarang. Golkar pada saat ini, tampak sebagai alat kekuasaan, pengawal regim politik yang berkuasa sekarang ini.

Kedua, sebagai konsekuensi dari posisi di atas, maka sesungguhnya sangat tidak bisa bersikap seperti yang dikemukakan belakangan ini, yaitu "mendukung tetapi kritis" atau "mitra yang kritis" bagaimanapun merupakan kalimat yang rancu. Sikap seperti ini sangat tidak jelas dan terkesan mau mengambil posisi di dua kali yang berbeda. Sikap itu jelas tidak bisa dijadikan wahana untuk melakukan checks and balances.
***

Dengan konteks seperti itu, agaknya ada dua hal yang akan dilakukan oleh partai Golkar. Pertama-tama, ia akan mencoba cuci tangan atas dukungan yang diberikan selama ini kepada pemerintahan SBY. Dengan cara demikian, maka yang sedang dilakukan adalah upaya menaikkan citra diri partai Golkar bahwa partai ini tidak menjadi bagian dalam pemerintahan. Tentu saja, jalan pikiran seperti sangat susah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Bahkan yang lebih dominan dan berkembang luas di publik adalah Partai Golkar sedang melakukan pressuare politik untuk mendapatkan posisi-posisi yang strategis. Tentu ini terkait dengan issue reshufle yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Kedua, bisa jadi merupakan ancang-ancang bagi partai Golkar untuk melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2009. Pendeknya, Partai Golkar sedang melakukan upaya memoles diri setelah sekian lama citranya menurun sebagai partai pemerintah. Seperti diketahui, kian hari kian terakumulasi berbagai kritik kepada pemerintah, Golkar pun memperoleh banyak sorotan. Sementara dalam tataran kekuasaan, tidak terlalu banyak kue politik yang didapat padahal di legislatatif, setiap saat harus all out melakukan upaya untuk membendung gerakan-garakan politik yang mendelegitimasi pemerintah.

Pada sisi lain, Pemilu 2008 sudah dekat dan tentu saja bagi Golkar sangat berat. Lambat tapi pasti, bisa jadi, citra partai yang sebelumnya dengan sudah payang dibangun oleh Akbar Tanjung sehingga bisa tampil sebagai pemenang dalam Pemilu 2009, akan susah terulang lagi. Sederhana saja formulasinya, apa yang terjadi di atas dengan kasat mata akan berpengaruh ke massa pemilih. Masalahnya, di tengah situasi seperti itu, Partai Golkar tampak setengah-setengah menentukan sikap. Sebagaimana tampak dalam statemen’ sikap kritis tapi tidak untuk menjatuhkan pemerintah”. Gincu politik belaka? Biarlah massa pemilih yang menilainya.