Hilangnya Etika Koalisi

TAK ada etika koalisi dalam kehidupan politik negeri ini. Suara pengusung Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan SBY-JK disetujui yang disetujui di rapat kabinet akan tetapi tidak didukung oleh fraksi-fraksi di parlemen yang nota benenya menjadi bagian dari koalisi Kabinet Indonesia Bersatu. Suara partai di kabinet dan di parlemen berbeda.

Lolosnya hak anggket BBM di DPR RI menunjukkan, partai-partai politik yang diakomodasi dan mendapat jatah kursi pada Kabinet Indonesia Bersatu, tidak dengan sendirinya loyak di parlemen. Konsesi politik dalam cabinet tidak dengan sendirinya mendukung dan menjadi bentang politik di legislative. Kasus ini, tentu bukan hal baru, sebelumnya banyak kebijakan-kebijakan SBY-JK yang dikritisi anggota dewan dari partai politik yang masuk dalam koalisi Kabinet Indonesia Bersatu. Meski diberi posisi penting di kabinet, tidak dengan sendirinya menjadi benteng pengawal kebijakan SBY-JK.

..."Wacana dan praktek politik antara yang dipikirkan elit dan masyarakat tidak nyambung adanya. Elit hanya mementingkan kepentingan sesaat dan seringkali mengatasnamakan rakyat. ...."

Mengapa anggota koalisi tidak dengan sendirinya mendukung setiap kebijakan SBY-JK, mengapa partai-partai politik pengusung koalisi cenderung memainkan kesempatan saat SBY-JK dalam prosisi crucial. Apa akar masalah yang melatar belakanginya dan bagaimana implikasinya dalam jangka panjang jika kecenderungan seperti ini terus berlangsung? Banyak pertanyaan yang bisa terus dilanjutkan tentunya. Akan tetapi dari sekian banyak pertanyaan bisa disederhanan dalam sebuah jawaban.

Jika kita runut kebelakang, apa yang terjadi sekarang sudah banyak diramalkan banyak kalangan. Pertama-tama, pasangan SBY-JK diusung oleh partai politik yang memang minoritas di DPR. PD, PBB dan PKPPI. Tiga partai ini, menjadi menjadi pengusung saat pencalonan SBY-JK dalam bursa Capres dan Cawapres pada Pemihan Presiden 2005 yang lalu. Partai-partai lain, mengusung dan memiliki Capres dan Cawapres sendiri. Baru pada putaran kedua, partai-partai itu secara diam-diam mengusung SBY-JK.

Upaya-upaya politik untuk mengamkan posisi pun kemudian dilakukan. Caranya dengan bernegosiasi dengan partai politik yang dengan dan konsesi kursi di kabinet. Posisinya semakin aman dengan terpilihnya JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar. PG yang sebelumnya beseberangan berhasil ditarik ke dalam Orbit koalisi. Secara politik, memang menjadi mayoritas di DPR. Tinggalah PDIP yang sendirian menjadi oposisi terhadap SBY-JK.


****

HADIRNYA PG dalam koalisi, mengancam kepentingan politik partai-partai yang masuk ke dalam koalisi. Salah satu korbannya adalah PBB, yang kehilangan dua posisinya di Kejaksaan Agung dan Menteri Sekretaris Negara. Masalahnya tidak berhenti di sini. Dalam tubuh koalisi, diam-diam terjadi persaingan yang cukup keras untuk mengamankan posisi dan akses. Secara terselubung, masing-masing anggota koalisi, khususnya yang bukan dari partai pengusung selalu memainkan momentum. Jika kepentingan dan posisi politiknya terganggu, maka setiap ada momentum politik diguanakan untuk ’unjuk gigi’ kepada SBY-JK. Momentum yang paling tampak adalah setiap ada pergantian kabinet. Partai-partai dengan lantang mengancam akan menarik dukungannya jika wakilnya di kabinet digeser atau dikurangi porsinya.


Jadi dalam kabinet sendiri, terjadi interplay antar masing-masing anggota koalisi. Masing-masing saling memainkan kartu trup untuk mengamankan posisi dan kepentingan politiknya. Sejauh yang terjadi selama ini, memang SBY-JK tidak secara tegas dan tampak membiarkannya. Bagaimanapun posisi di kabinet masih menjadi magnet bagi partai politik. Mendapat posisi di kabinet, merupakan akses untuk kepentingan keberhasilan dan kelancaran partai politik pada masa yang akan datang. Politik di negeri ini, masih diartikan sebagai sutau yang banal, siapa mendapat apa.

Argumen yang selalu dikemukakan adalah, meskipun diakomodasi dalam kabinet, tidak berarti akan mengamani dan menjadi stempel setiap kebijakan SBY-JK. Jadi memang mendua sikapnya. Pada satu sisi menjadi bagian dari pemerintah, akan tetapi apabila menghadapi kebijakan-kebijakan SBY-JK yang crucial, tidak populer di hadapan publik. Dengan tegas partai-partai itu memposisikan diri bukan sebagai bagian dari SBY-JK. Mudah ditebak arahnya memang, partai-partai politik dengan lantang mengatakan posisinya tidak menjadi bagian dari koalisi. Dengan cara demikian, maka partai yang bersangkutan, mau cuci tangan dan tidak mau dipersepsi sebagai partai yang mendukung kebijakan pemerintah yang tidak ramah di mata pemilihnya. Harapannya jelas, agar konstituennya tidak lari atau bahkan bisa mendapatkan tambahan dukungan dalam Pemilu yang akan datang.


Partai politik yang masuk dalam koalisi, agaknya tahu persis. SBY-JK tidak akan mengambil kebijakan yang keras. SBY-JK tampaknya menjaga harmoni politik di kabinetnya. Sebab jika mengambil kebijakan yang keras, misalnya mencopot jatah kursi di kabinet dari partai yang masuk koalisi akan tetapi tidak mendukungnya di DPR, akan mempengaruhi citra politiknya. Pada sisi lain, jika hal itu dilakukan, salah-salah akan menjadi bola liar yang terus menggelinding. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kita kekuatan oposisi di DPR mendapat tambahan suara. Pasti akan semakin menyusahkan SBY-JK setiap akan membuat kebijakan yang membutuhlah dukungan DPR. Situasi dan konsisi politik akan alot dan seru. Pada sisi lain, SBY-JK masing-masing memiliki kepentingan baik Pemilu Legislative 2009 maupun PILPRES 2010 yang akan datang. Tampaknya SBY-JK tidak akan mengambil resiko politik yang berpengaruh dan mengganggu kepentingannya ke depan. Oleh karena itu, (mungkin) tidak akan ada tindakan tegas terhadap anggota koalisi yang ikut mendukung lolosnya hak angket kenaikan BBM.

Jika demikian halnya, maka dalam waktu dekat partai-partai itu akan semakin memainkan manuver untuk kepentingan pragmatisnya menghadapi Pemilu 2008. Bagi partai pengusung, kepentingan politik yang akan datang tentu akan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan politik jangka pendek mengusung SBY-JK. Bagi partai pengusung, tampaknya ingin selalu bersih di mata konstituennya. Ketika ada kebijakan yang tidak populer di mata publik, dilokalisir sebagai kebijakan SBY-JK. Sebaliknya, jika kabinet SBY JK berhasil, maka akan ramai-ramai mengkaim kontribusinya kepada konstituennya.

******
JADI, apa yang terjadi sekarang ini memang konsekuensi logis dari bangunan koalisi politik yang tidak dilandasi oleh platform politik yang sama. Koalisi ini terbangun secara pragmatis, dan sebagian besar datang dan bergabung pada saat proses politik pemilihan presiden sudah selesai. Model koalisi seperti ini, memang sangat sesaat dan memberi peluang untuk anggota koalisi melakukan manuver-manuver politik untuk kepentingan pragmatis. Baik untuk mengukuhkan nilai tawar dengan SBY-JK maupun untuk kepentingan internal partai politik yang bersangkutan di mata publik.

Koalisi tanpa kesamaan platform, memang rentan pecah. Cara pandangnya semata-mata sejauh dipenuhi kepentingannya dan merugikan posisi partainya di mata publik, maka akan terus bergandengan. Sebaliknya, jika salah satu kepentingannya tidak terpenuhi, maka akan dengan mudah bermain mata. Wakilnya di kabinet menyetujui kebijakan di sidang kabinet, akan tetapi lain lagi suaranya di legislative.

Indikasi seperti ini memang membuat resah dan memberi kontribusi terhadap berkembangnya apatisme dan political distrust di masyarakat. Politik semakin tegas dan jelas, dimaknai sebagai keliahan dan kelincahan untuk mendapatkan kepentingan jangka pendek. Inilah salah satu masalah dalam kehidupan politik kita sekarang. Berpolitik hanya menjadi ajang akrobat untuk mengamankan kepentingan pragmatis, sementara masalah yang terkait dengan masalah moral dan kepastian politik menjadi tersingkirkan dan tidak menjadi pertimbangan. Atau barangkali patsun politik yang terkait dengan masalah moral tidak penting lagi sekarang ini. Politik hanya dimaknai sebagai suatu yang banal ”siapa mendapatkan posisi apa dalam situasi apa”. Kalaulah disebut-sebut soal kepentingan rakyat, maka hanya menjadi isu atau bumbu agar mendapatkan simpati dari masyarakat. Wacana dan praktek politik antara yang dipikirkan elit dan masyarakat tidak nyambung adanya. Elit hanya mementingkan kepentingan sesaat dan seringkali mengatasnamakan rakyat.