Partisasi Politik Tanpa Kesejahteraan

“Saya lebih baik mencari nafkah dari pada ikut Pilgub!” Itu jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan kepada salah seorang warga Bekasi saat pelaksaan Pilgub Jawa Barat tempo hari.

Jawaban itu tidak terlalu mengejutkan saya. Jawaban yang lebih ekstrim pernah saya dapatkan, dimana Pilgub atau Pilkada itu dipersepsi sebagai urusan calon dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat.

Barangkali itu salah satu hal yang menyebabkan mengapa participation rate setiap Pilgub atau Pilkada rendah. Ledakan partisipasi pemilih tidak sekuat saat Pemilu Legislatif atau Pilpres. Adakah masyarakat lelah untuk terlibat dalam partisipasi politik? Mengapa kemudian muncul persepsi bahwa urusan elit tidak nyambung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat?


****

Tidak bisa disangkal, reformasi politik telah membuka peluang bagi masyarakat untuk aktif dan terlibat langsung dalam proses politik di negeri ini. Pada dekade awal, ledakan partisipasi sedemikian membludaknya. Tingkat partisipasi politik tinggi melebihi era sebelumnya. Sayangnya, ledakan partisipasi politik masyarakat, lambat laun menurun. Tengaranya bisa dilihat dalam beberapa kegiatan Pilkada dan Pilgub dimana participation rate-nya rendah. Sebagai salah satu contoh adalah yang terjadi dalam Pilgub Jawa Barat.

Pertanyaannya: mengapa participation rate masyarakat cenderung turun? Apa yang salah dalam penataan sistem politik di negeri ini?

Jawaban yang dikemukakan, salah satunya, meningkatnya partisipasi politik itu tidak dibarengi dengan proses penataan sistem politik. Jadi, pada satu sisi terjadi perubahan politik yang luar biasa pada masyarakat, partisipasi politik meningkat, akses masyarakat untuk terlibat dalam kelembagaan politik sangat terbuka. Akan tetapi di sisi lain --dan ini yang disayangkan-- pada tataran kelembagaan politik tidak terjadi perubahan yang mendasar.

Partai politik sebagai wadah atau wahana untuk mengartikulasikan aspirasi politik masyarakat, tidak mengalami perubahan yang berarti. Dalam kadar serta intensitas tertentu, partai politik seperti masih bersikukuh dan tampak tidak mengalami transformasi dalam menjalankan fungsi dan perannya. Jadilah partai politik yang ada tak ubahnya sebuah pajangan atau kendaraan belaka untuk mengikuti proses politik dalam Pemilu. Setelah itu, mandat politik, aspirasi pemilih, konstituen yang seharusnya menjadi perjuangan utama di legislatif diabaikan. Partai lebih banyak mengurus kepentingan-kepentingan pragmatis dibandingkan dengan kepentingan konstituen.

Inilah salah satu persoalan mengapa banyaknya partai politik sekarang ini tidak dengan sendirinya membuat kualitas lembaga politik kita menjadi lebih baik. Menjadi meningkat dan tampak anggun di hadapan publik atau pemilih. Yang tampak di mata publik, partai politik hanya bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan tidak menghiraukan kepentingan publik.

Partai politik selama ini cenderung hanya menyerap aspirasi publik, sebagai bahan untuk sosialisasi, pencitraan dan penggalangan dukungan. Akan tetapi setelah terpilih, aspirasi yang selama ini telah diserap itu tidak ada kabar beritanya.

***

Aspirasi terbesar masyarakat yang begitu antusias dalam partisipasi politik tidak lain adalah berharap adanya kesejahteraan yang didapat. Masyarakat menunggu janji yang ditawarkan untuk segera diimplementasikan. Harapan masyarakat ini sangat tinggi. Sementara pada satu sisi, kemampuan lembaga politik untuk menjalankan fungsi dan peran, serta memperjuangkan aspirasi pemilih berjalan lambat.

Tidak heran kalau rakyat banyak yang menanti dengan tidak sabar. Hasil akhir dari demokratisasi adalah kesejahteraan. Inilah yang dinantikan rakyat. Rakyat banyak yang merasakan hidupnya seperti tikus yang mati di lumbung padi. Partai juga harus bisa mengarusutamakan agenda kesejahteraan agar rakyat merasakan fungsi negara. Jika tidak, bukan saja kehidupan rakyat semakin terpuruk, tetapi kelangsungan kehidupan bangsa ini juga akan terancam.

Idealnya, konsolidasi demokrasi berjalan bersamaan dengan konsolidasi ekonomi. Sehingga akhir demokratisasi yang dinantikan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, kenyataan sekarang memperlihatkan sebaluknya. Banyak rakyat yang tak diurus kesejahteraannya. Tidak heran kalau ada rakyat yang menderita kelaparan, rebutan beras dan mengantre minyak tanah yang persediaannya terbatas. Itu sebabnya parpol sekarang harus bisa mengubah paradigmanya dari sekadar mengejar kekuasaan menjadi kerja untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Rendahnya partipation rate dalam Pilgub di beberapa tempat harus menjadi pelajaran. Pelajaran untuk ke depan jika tidak ingin ditinggal oleh pemilihnya…


5 komentar:

Nia said...

Kesejahteraan mestinya memang menjadi pekerjaan dan perjuangan para politisi untuk melunasi janji politik. Sayang elit politik hanya memikirkan diri sendiri dan partai hanya menjadi kendaraaan untuk kepentingan elitnya...

Eko Priyanto said...

Kalau menurut saya, sebagai warga negara yang baik, hak untuk memilih calon pemimpin adalah sesuatu hal yang wajib, namun terkadang sebagai calon pemimpin tidak memenuhi kewajibanya dengan apa yang telah di kampayekan..!!

Bener kata Nia, politik hanya memikirkan diri sendiri dan partai hanya menjadi kendaraaan untuk kepentingan elitnya

Umam said...

Itu tanda masih bercokolnya elitisasi politik. Harusnya politik memang menjadi sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan konstituen.

Kristina DIAN Safitry said...

ah binggung..mau komen apa kalo soal politik.

Titi said...

Politik dan kesejahteraan rakyat, sejauh yang terjadi selama ini memang tak berjalan seiring. Politik lebih dimaknai sebagai upaya mendapatkan sesuatu, jadi kesejahteraan rakyat sebagai pemanis bibir saja...

Network