Apatisme dan Sentralisasi Parpol

Masyarakat Indonesia ditengarai semakin apatis dan tidak lagi mengapresiasi keberadaan partai-partai politik, sebab kebaradaan partai politik dianggap tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat.

...Ledakan partisipasi itu tampak pada dua tataran. Pertama, berdirinya partai-partai baru sebagai setelah sebelumnya terjadi pembatatasan partai politik. Dengan mudah partai-partai politik berdiri dan ikut PEMILU.
...

Persepsi merupakan temuan penting yang dipublikasikan oleh Lembaga Riset Informasi (LRI) bertema Membangun Akuntabilitas Parpol dan Wakil Rakyat belum lama ini. Tentu hasil survey itu harus menjadi perhatian dan sekaligus evaluasi bagi seluruh partai politik. Jika tidak maka eksistensi partai politik di negeri ini dalam bahaya. Persepsi masyarakat terhadap partai politik tidak terlalu menggembiraka. Sebagian besar mengatakan kinerja partai politik buruk. Partai-partai besar, yang selama ini dominant di DPR sangat tidak baik citranya. PKB dinilai buruk oleh 61,2%, disusul PPP (59,5%), PAN (55,5%), PDIP (48,4%), PKS (47,6%), PD (45,5%) dan Golkar (45,2%). Tak hanya itu, persepsi buruk terhadap kinerja partai politik itu juga memacu tumbuhnya sikap GOLPUT.
*****

Boleh jadi, hasil survey itu mengkonfirmasi kecenderungan yang sudah lama berkembang di masyarakat. Ada titik balik yang sedang terjadi dalam ledakan partipasi politik di negeri ini. Pada awal reformasi, terjadi ledakan yang cukup besar dan partisipasi politik masyarakat cukup meningkat tajam. Ledakan partisipasi itu tampak pada dua tataran. Pertama, berdirinya partai-partai baru sebagai setelah sebelumnya terjadi pembatatasan partai politik. Dengan mudah partai-partai politik berdiri dan ikut PEMILU.

Kedua, pada tataran masyarakat, sejalan dengan banyaknya partai politik masyarakat sangat antusius. Tentu saja ledakan partisipasi itu dilandasi oleh adanya harapan untuk kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan social politik. Masyarakat menaruh harapan yang cukup besar, akan adanya perubahan yang lebih baik. Sayangnya, harapan masyarakat yang cukup besar itu tidak terbukti. Masyarakat hanya diambil suaranya untuk legitimasi politik semata, dan setelah itu, jarak menjadi membentang antara harapan dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat.

Partai politik menjadi sibuk dengan urusannya sendiri. Konstituen yang telah memilih, tidak terlalu diurusi dan sebaliknya, banyak partai yang sangat ramai dengan urusan-urusan elit semata yang jauh dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Pendek kata, partai politik belum memberikan manfaat nyata untuk rakyat. Yang paling dominant dari partai politik adalah memperjuangkan kepentingan partai dan pengurus partai dan karena partai lebih berperan memperebutkan kekuasaan di pemerintah.
****

Pada sisi lain, kecenderungan yang juga terjadi dalam tubuh partai-partai politik di Indonesia di era reformasi ini justru mengarah ke sentralisasi, terutama dalam penentuan calon-calon yang hendak mengikuti pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sentralisasi itu bisa terlihat dalam penentuan calon kepala daerah. Meski daerah mengusulkan salah satu kader parpol di daerah, misalnya ketua parpol di tingkat daerah, untuk maju dalam Pilkada, putusannya tetap berada di pengurus parpol di tingkat pusat. Semua keputusan akhir berada di tangan elit pimpinan pusat, sementara proses rekruitmen dan kaderisasi parpol mandek. Apalagi tidak kewajiban formal bahwa DPP akan mengusung calon yang diajukan dewan pimpinan parpol tingkat daerah.
Kecenderungan ini yang juga menyuburkan praktek nepotisme di partai politik di Indonesia sampai sekarang, baik dalam penempatan pengurus di tingkat parpol, penetapan calon legislatif maupun penentuan calon yang hendak maju dalam Pilkada. Bukan rahasia lagi, untuk bisa menjadi ketua partai politik di tingkat daerah, harus punya kedekatan dengan elit politik di pusat. Begitu juga untuk menjadi anggota pengurus parpol di tingkat daerah itu, tentu harus punya kedekatan dengan ketua partai daerah.

Mandeknya proses rekuitmen dan pengkaderan pimpinan partai mengakibatkan parpol-parpol mencari calon di luar kader untuk diusung dalam Pilkada, dan momen Pilkada itu disalahartikan dengan menggunakannya sebagai lahan mencari pendapatan.
Tidak heran kemudian, apabila menjelang pelaksanaan PILKADA, banyak partai yang mengalami gunjang ganjing. Pada tataran internal saling berseteru dan secara vulgar menjagokan kandidatnya masing-masing. Tak jarang harus berakhir dengan care taker.
Ellyasa KH Darwis