Politik Dua Kaki

KALANGAN DPR berubah sikap terhadap SBY-JK terhadap rencana menaikan harga BBM. Semula pada tingkat Panitia Anggaran, semua fraksi memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan menaikan harga BBM guna menyelamatkan APBN. Tidak selang berapa lama, terjadi perubahan sikap yang sangat drastis. Mayoritas fraksi di DPR keberatan dengan rencana pemerintah. Tak terkecuali, perubahan sikap itu terjadi pada partai politik yang nota bene-nya diakomodasi dan menjadi bagian dari koalisi SBY JK.

Perubahan sikap politik itu tampak jelas dalam sidang paripurna minggu yang lalu. Masing-masing anggota fraksi yang ada DPR dengan lincah dan vokal menyatakan sikapnya tidak setuju terhadap rencana menaikan harga BBM. Alasanya beragam, akan tetapi muarnya sangat jelas, yaitu tidak setuju terhadap rencana pemerintah. Hanya fraksi Partai Demokrat saja, yang sendirian berada dalam posisi membela pemerintah dengan alasan yang sangat klasik, yaitu menyelematkan APBN untuk kepentingan pembangunan yang lebih luas.

Perubahan sikap politik, memainkan momentum dan in the name of membela kepentingan rakyat, itu kira-kira langgam politik yang sedang dimainkan sekarang. Tujuannya jelas, guna menyambungkan aspirasi yang sedang kuat dan deras berkembang di luar parlemen. Demontrasi mahasiswa dan beberapa kalangan yang meluas, jelas mengindikasikan kebijakan menaikan BBM sebagai suatu yang tidak populer dan tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Momenumtum menyamakan frekuensi yang dengan aspirasi yang berkembang di luar parlemen, tentu menjadi suatu yang penting bagi partai politik. Untuk mendapatkan simpati, upaya untuk sosialisasi dan pencitraan diri sebagai partai yang kritis dan membela kepentingan masyarakat. Semua untuk kepentingan Pemilu Legislative tahun 2009 yang akan datang. Tampaknya partai politik yang diakomodasi oleh SBY JK tengah memainkan bandul politik sesuai dengan angin segar politik yang berkembang.

****
DI TENGAH-TENGAH gejolak harga minyak dunia yang sampai menembus ke level USD 120 per barel, SBY-JK memang dalam posisi sulit yang untuk menyelematkan anggaran pendapatn dan belanja negara (APBBN). Pilihan yang sangat realistis dan mudah memang dengan kebijakan yang dilakukan dengan menaikkan harga BBM sekitar 30%.

Memang masih ada alternatif lain untuk tidak menaikan harga BBM di dalam negeri pada saat sulit seperti sekarang ini. Peningkatan lifting minyak bumi merupakan alternatif terbaik secara rasional ekonomi.Peningkatan lifting sebesar 10 ribu barel per hari di atas target sebesar 927 ribu barel per hari akan menambah pendapatan negara sebesar Rp5 triliun rupiah. Hanya saja alternatif itu secara teknis tidak mudah. Pertama, minimnya investasi dan pengeboran eksplorasi sumursumur minyak baru dewasa ini. Kedua, kejenuhan sumursumur minyak yang ada di Indonesia yang kebanyakan sudah tua yang produkti vitasnya rendah. Ketiga,tingkat efisiensi pengeboran yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Selain menaikan harga BBM. Skenerio lain yang akan dijalankan pemerintah adalah skenerio penghematan BBM. Formulasi yang dipakai dengan menggunakan kartu pintar (smart card). Ada empat skenario penghematan yang disiapkan. Pertama,smart carddiberikan kepada semua kendaraan. Kedua, smart card diberikan untuk semua kendaraan, kecuali yang tahun pembuatannya 2005 ke atas. Ketiga, smart card diberikan sebatas pada kendaraan umum dan roda dua. Keempat,smart card diberikan khusus bagi kendaraan umum. Pada opsi ketiga dan keempat, semua kendaraan lain di luar kendaraan umum atau roda dua (pada opsi ketiga) tidak bisa membeli BBM bersubsidi.

Rencana itu tidak mulus. Di luar parlemen, demontrasi marak di mana-mana di hampir semua kota-kota yang memiliki kampus. Inilah pertanda bahwa kebijakan menaikan harga BBM sampai 30% itu sebagai kebijakan yang akan menuai protes dan boleh jadi akan terus berlanjut kelak. Pertanyannya, mengapa partai-partai yang diakomodasi di kabinet juga tidak kompak dan memainkan diri sebagai bandul? Etikanya memang, Parpol yang diakomodasi di parlemen menjadi pendukung pemerintah. Boleh saja berbeda sikap dengan pemerintah selama keputusan itu belum diambil atau masih dalam proses pembahasan. Akan tetapi, saat keputusan itu telah ditetapkan, mereka harus patuh dan mendukung keputusan yang diambil pemerintah.

Sikap parpol pendukung pemerintah pada kasus rencana kenaikan harga BBM ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Pada kenaikan harga BBM tahun 2005 dan sejumlah kasus interpelasi DPR kepada pemerintah telah ditunjukkan pengkhianatan itu. Kondisi ini terjadi, salah satunya, karena tidak ada kontrak politik yang pasti dan saling mengikat antara presiden dan partai pendukung pemerintah. Akibatnya, partai pendukung bersikap seenaknya demi kepentingan mereka sendiri dan presiden juga tidak dapat berbuat apa-apa.

***
SEPERTI biasanya, pada saat pemeintah hendak membuat kebijakan politik yang tidak populer, partai-partai politik yang mendapat jatah kursi di kabinet memang selalu memainkan katru bebas. Melihat arah angin. Jika kebijakan yang diambil pemerintah tidak populer dan merugikan banyak kalangan, maka dengan cepat dan segera berada dalam posisi berseberangan sama sekali.

Sikap seperti ini terjadi, menurut beberapa analisis, terjadi karena beberapa hal. Pertama, koalisi yang terbangun selama ini dilakukan tanpa kontrak politik yang jelas. Koalisi yang dibangun untuk mengusung SBY-JK, masing-masing partai tidak memiliki platform yang sama. Pada sisi lain juga, tidak dibuat suatu kontrak politik yang jelas untuk mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Kedua, sebagai pemimpin koalisi, SBY dinilai oleh banyak kalangan sebagai tidak tegas. Beberapa wakil partai yang duduk di kabinet, akan tetapi sudah tidak direkomendasi oleh partainya, tetapi tetap dipertahankan. Oleh karena itu menjadi wajar kemudian apabila partai politik yang bersangkutan, merasa tidak menjadi bagian dari koalisi SBY-JK. Oleh karena itu partai yang bersangkutan masih leluasa dan bebas bersikap politik lain.

Ketiga, SBY sebagai pemimpin koalisi juga tidak tegas. Tidak ada tindakan politik yang tegas terhadap partai-partai yang masuk ke dalam koalisi yang memainkan bandul politik. Inilah yang menyebabkan partai-partai yang masuk koalisi SBY, selalu memainkan di atas angin politik. Seolah-olah menjadi bagian koalisi SBY-JK ad hoc semata. Setiap akan membuat kebijakan politik yang crucial SBY-JK, selalu harus melamukan lobby dan negosiasi politik dengan masing-masing partai pengusung. Fenomena seperti ini tentu saja menjadi suatu yang ironi politik, energi politik SBY-JK akan terkuras untuk terus menerus melakukan negosiasi setiap akan membuat kebijakan yang krusial, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Barangkali kecenderungan seperti itu mencerminkan anomali politik. Partai-partai ikut bergabung dalam koalisi mendukung SBY-JK akan tetapi pada satu sisi, tidak merasa memiliki dan menjadi bagian pemerintah yang berkuasa. Tidak seiya sekata, seiring sejalan dalam mengawal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah-olah koalisi yang diusung, tak ubahnya koalisi taktis semata. Mengambil jatah atau diakomodasi dalam komposisi kabinet, tetapi cuci tangan bahkan ikut ramai-ramai menghujat pemerintah pada saat membuat kebijakan publik yang tidak populis.

Fenomena ”politik dua kaki” ini memang suatu yang aneh. Etika koalisi politik tidak dijunjung dan disepakati bersama. Korbannya tentu saja adalah jalannya pemerintahan. Pemerintahan dibuat tidak stabil dan kebijakan tidak berjalan dengan lancar. Tensi politik meningkat dan tentu saja melelahkan bagi semua kalangan.

Pertanyaannya apakah kecenderungan ”politik dua kaki” ini merupakan fenomena sesaat pada kabinet SBY-JK semata? Boleh jadi demikian adanya. Menilik konteks politiknya, kecenderungan ”politik dua kaki” ini lebih dikarenakan faktor SBY-JK sendiri. Seperti diketahui bersama, SBY-JK dari segi kepemimpinan politik, sering ragu atau tidak tegas dalam mengambil kebijakan politik yang crusial. Sikap ini yang tampaknya sering dimanfaatkan oleh parpol yang diakomodasi untuk melihat reaksi di bawah. Kedua, tidak ada kejelasan koalisi. Koalisi lebih dibangun secara ad hoc, tanpa dilandasi oleh flatform atau ideologi politik yang sama. Koalisi seperti ini jelas tidak akan efektif untuk bersama-sama mengawal kebijakan politik yang dibuat oleh SBY-JK..

Pada akhirnya, ”Politik Dua Kaki” merupakan implikasi dari sebuah proses politik yang ad hoc. Oleh karena itu setiap hendak membuat kebijakan politik yang penting dan menentukan, lebih-lebih yang menyangkut nasib orang banyak, SBY JK harus melakukan negosiasi ulang dengan partai-partai pendukunng. Politik Dua Kaki tampaknya memang bukan anak haram dari koalisi dan sikap politik SBY sendiri.